OJK Siap Susun Tarif Premi Asuransi Banjir

Post news March 18, 2013

Kepala Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menyatakan situasi mendesak tahun ini adalah peta banjir harus dimiliki industri asuransi. Indonesia menggenangi wilayah obyek asuransi. "Singapura itu apakah kena banjir sebesar kita".  Nyatanya mereka punya sistem simulasi asuransi banjir. Kalau kita tidak segera membikin peta banjir dan modelling-nya, nanti tarif premi asuransi untuk banjir ngikut standar Singapura lho, " ujarnya di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta Selatan,OJK mengaku siap mendukung industri asuransi menyusun polis khusus banjir. Pasalnya genangan air yang membuat kerusakan masih masuk dalam kategori perluasan polis untuk properti dan kendaraan bermotor. Imbasnya, tarif preminya dianggap terlalu rendah. "Nah,dibutuhkan, pasti saya yakin diminati. Makanya peta banjir saya harap 2013 ini bisa selesai lah," kata Firdaus. Karena asosiasi tidak dibolehkan mengusulkan besaran biaya premi untuk rancangan asuransi banjir, Firdaus mengaku OJK bakal mengumpulkan dulu data-data yang diperlukan, supaya besaran tarif adil bagi semua pihak. Data itu berupa informasi bencana dari Badan Nasional Penanggulangan "Memang yang berhak menyusun tarif itu regulator, nanti kita lihat data BNPB dan yang lain, supaya fair," cetusnya.

Ditidak diimbangi kemampuan membaca risiko. Sehingga perusahaan asuransi banyak yang kaget ketika wilayah tidak diperkirakan banjir turut tergenang. Itu sebabnya pihaknya mengaku terlambat "Kalau dan Jati Asih terkena juga. Nanti data yang terbaru ini kita susun dari data statistik 10 tahun terakhir." Soal besaran tarif premi asuransi banjir, Cornelius memperkirakan akan disesuaikan lokasi obyek yang beban premi lebih besar. "

www.aasi.or.id/news/29

Aktuaris Asing Membanjiri Indonesia?

Industri keuangan di Indonesia tidak hanya memikat investor asing. Tenaga kerja asal luar negeri ternyata mulai banyak membidik industri asuransi dalam negeri. Sumber KONTANmenyebutkan, banyak aktuaris alias penghitung risiko asal luar negeri yang menjadi konsultan asuransi tanah air.

Salah satu negara asal aktuaria asing tersebut adalah India. Mereka ini direkrut oleh perusahaan asuransi di tanah air, baik lokal maupun joint venture (JV), sebagai tenaga konsultan. Asal tahu saja, tugas tenaga aktuaris adalah menganalisa risiko masa depan. Nah saat ini pasokan aktuaria dalam negeri terbatas. Jumlah aktuaris tingkat fellow 178 orang, dan associate sebanyak 158 orang.

Jumlah tersebut kurang memadai, lantaran dalam empat tahun mendatang industri asuransi membutuhkan 500 orang aktuaria. Belum termasuk industri lain, seperti dana pensiun yang butuh aktuaris juga. Dus tingkat fellow memakan waktu lama.

Untuk menyiasati kendala ini jawabannya adalah memakai jasa orang asing. Maklum, sesuai beleid perasuransi, pelaku asuransi wajib memiliki tenaga aktuaris. Kewajiban ini sebelumnya tidak berlaku bagi asuransi umum, hanya diterapkan di asuransi jiwa. Karena permintaan tinggi, pendapatan aktuaris asing konon bisa mencapai ratusan juta per bulan.

Risza Bambang, Chairman PT Padma Radya Aktuaria, perusahaan konsultan aktuaria, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan mengatasi hal ini. Aktuaris asing memiliki keunggulan kompetensi.

Keputusan memang mereka yang buat, tetapi risikonya ditanggung aktuaris lokal seperti salah hitung. Sehingga, jika di masa depan ada problem, yang bertanggung jawab adalah aktuaris lokal. "Sebaiknya, OJK juga melakukan fit and proper atau bahkan diubah saja aturannya," desaknya.

Temuan ini dibantah Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI). Fauzi Arfan, Sekretaris Jenderal PAI, memperkirakan jumlah aktuaria asing kurang dari 20 orang. "Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukan apa-apa, bisa saja asing semakin banyak" ujarnya.

Dumoly F. Pardede, Deputi Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, mengaku akan memanggil memanggil PAI untuk mengecek hal ini. Karena sepengetahuannya, tenaga aktuaris asing tidak boleh beroperasi di Indonesia. Kalaupun ada, kebanyakan sebagai konsultan. "Setahu saya ada tapi hanya konsultan. Kalau pemberi opini, tidak boleh," tegas mantan Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK ini.

Regulator juga berniat mendata kebutuhan aktuaria. Langkah ini untuk mencocokan dengan rencana beleid yang mengharuskan semua perusahaan asuransi memakai jasa aktuaria.

*bisniskeuangan.kompas.com

In Health Cetak Laba Bersih Rp100 M

PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia (InHealth) mencatat laba bersih pada 2012 sebesar Rp100 miliar. Angka tersebut meningkat 58 persen dibandingkan laba bersih pada 2011 sebesar Rp42 miliar.

Adapun pertumbuhan premi InHealth pada 2012, sebesar Rp1,203 triliun atau tumbuh 20 persen jika dibandingkan pada 2011 sebesar Rp1,073 triliun. 

"(Pendapatan dicapai) dengan menggaet sekira 1.500 badan usaha yang terdiri dari swasta, BUMN, dan pemerintah," kata Chief Financial Officer Pudjianto, pada pemaparannya, Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Sedangkan dari dari sektor investasi, pendapatan investasi InHealth sebesar Rp106 miliar. Dengan total aset InHealth juga mengalami peningkatan yakni sebesar Rp1,57 triliun, dibandingkan dengan 2011 yang sebesar Rp1,45 triliun. "Sektor investasi dengan risk based capital (RBC) tercatat 335,84 persen," ujar Pudjianto.

Sekadar informasi, Inhealth mencatat premi pada kuartal I-2013 meningkat 32,29 persen dibandingkan kuartal I-2012. Peningkatan itu diikuti dengan laba dan investasi yang terus tumbuh.

*economy.okezone.com

Asrama Haji Akhirnya Diasuransikan

"Akibat perusakan oknum peserta kongres Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI) beberapa waktu lalu, pemerintah akan membuat asuransi untuk asrama haji. Namun, tidak semua asrama haji yang diasuransikan."

"Asuransi untuk asrama haji yang besar," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Anggito Abimanyu, di asrama haji Pondok Gede, Jumat (5/4).

Anggito menambahkan, asrama haji yang akan diasuransikan, antara lain asrama haji di Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, dan Aceh. Asuransi ini, menurut Anggito, diperlukan untuk mengantisipasi peristiwa yang dapat merusak fasilitas umat muslim ini. Sebab, selama ini belum ada asrama yang diasuransikan.

Sistem asuransi ini, kata Anggito, akan berlaku dalam periode setahun. Artinya, premi akan dibayarkan setahun. Setelah masa satu tahun habis, maka asuransi akan diperbaharui. Pembayaran asuransi asrama ini akan diajukan dalam pembiayaan APBN. "Kita akan ambil APBN selama setahun untuk premi asuransi ini," tambah Anggito.

Selain membuat asuransi untuk asrama haji yang besar, pemerintah akan memerketat penggunaan asrama haji untuk kegiatan umum. Setiap lembaga atau organisasi yang akan menggunakan fasilitas yang ada di asrama, akan dimonitor setiap kegiatannya.

*http://www.republika.co.id/

Bahrain Sukses Gelar Forum Asuransi Syariah Dunia

Bahrain muncul kembali sebagai negara yang menerapkan Asuransi Syaraiah di dunia

Bahrain membuktikan kekuatannya sebagai pusat regional industri asuransi. Terbukti, Forum Asuransi Timur Tengah ke-9 yang digelar di Gulf Hotel berhasil menghadirkan lebih dari 500 delegasi internasional dari berbagai pelaku industri syariah.

"Ini menjadi acara yang sangat sukses dan menarik pelaku industri terkemuka dari pasar asuransi terbesar di seluruh dunia," ujar penyelenggara, David Mc Lean, seperti dikutip dari Gulf Daily News, Rabu (6/2).

Tahun depan, rencananya akan diadakan konferensi perbankan syariah dunia. Mc Lean berujar digelarnya event-event internasional adalah refleksi dari peran Bahrain sebagai pusat keuangan, perbankan dan asuransi syariah terkemuka di wilayah Teluk.

Data statistik dari Bank Sentral Bahrain menunjukkan ada pertumbuhan cukup signifikan dalam industri syariah Bahrain selama tahun lalu. "Saya percaya profitabilitas tersebut akan terus berkelanjutan," katanya. Bahrain optimis pertumbuhan berlanjut hingga 2013 karena adanya proyek-proyek pemerintah. "Ini tanda positif bagi industri secara keseluruhan," ucap Mc Lean.

*http://berita.plasa.msn.com/